Beberapa saat yang lalu muncul wacana untuk mempersenjatai ketua RW di wilayah rawan dengan pistol, walaupun beberapa hari kemudian pihak kepolisian menepis wacana tersebut. Entah akan menjadi kenyataan atau tidak wacana tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita cermati.

Pertama, RW adalah kepanjangan dari Rukun Warga dalam artian yang sebenarnya adalah beberapa warga yang berdomisili di satu wilayah dan karena kebersamaan tersebut dibentuklah suatu wadah yang di sebut Rukun Warga dengan seseorang yang ditunjuk sebagai ketua. Meningat tujuan dibentuknya lembaga ini (RW) adalah untuk kebersamaan, maka yang dinomor satukan dalam lembaga ini adalah kebersamaan itu sendiri. Sebisa mungkin, semua persoalan yang ada dalam linkungan RW dapat diselesaikan secara “kekeluargaan” dan sebisa mungkin tidak melibatkan pihak luar. Sehingga untuk membuat ini semua dibutuhkan pendekatan sosial kepada seluruh komponen masyarakat termasuk warga itu sendiri. 

Kalau saja seorang ketua RW akhirnya mempunyai pistol, maka bukan lagi pendekatan sosial yang akan ada, tetapi pendekatan “kekerasan” yang akan diberikan kepada warga yang “bandel”. Walau tidak dipungkiri bahwa persoalan warga di ibukota ini sangat komplek bahkan ada beberapa yang di kategorikan sebagai “wilayah rawan”, namun pendekatan-pendekatan “senjata” mungkin tidak diperlukan oleh seorang ketua RW. Bukankah tugas untuk “menyelesaikan” wilayah rawan secara hukum ada di pihak kepolisian ? sedangkan domain dari pengurus RW (Ketua RW) adalah pendekatan sosial ?

Yang kedua adalah, mekanisme dari pemberian “pistol” tersebut akan menjadi ruwet. Bagaimana mengajari mereka menggunakan senjata api ? apakah nantinya tidak akan menimbulkan masalah? Mengingat aparat kepolisian atau TNI yang melakukan latihan rutin menembak saja, masih ada beberapa kasus salah tembak, bagaimana dengan Ketua RW, ada berapa ketua RW ada di DKI ini dan mereka pada umumnya mempunyai kesibukan bukan hanya di RW yang tentu saja memegang senjata api bukanlah kegiatan utama mereka.

Seperti kita ketahui bahwa kepengurusan RW adalah 3 tahun. Dan ijin kepemilikan senjata api itu melekat pada seseorang, kalau terjadi pergantian kepengurusan (Ketua RW), pihak kepolisian mesti melakukan sertifikasi lagi terhadap pemilik (ketua RW) yang baru. Lha kalau ada kasus mantan ketua RW tidak mau memberikan pistolnya kepada ketua RW yang baru gimana hayo? kalo terjadi tembak menembak gara-gara merebutkan senjata api 🙂

Yang ketiga adalah, ini asumsi nakal saya. Apakah polisi akan melepaskan tanggung jawabnya kepada warga sipil dalam menangani masalah kerawanan dengan mempersenjatai ketua RW ? nanti kalau ada kasus salah tembak, tinggal jebloskan aja pak RW ke dalam sel he…he…he…